HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan mekanisme partisipatif guna memastikan setiap pelatihan keterampilan dimulai dari suara perempuan itu sendiri, melalui proses Musrenbang desa hingga kecamatan. Hal ini ditujukan mengingat selama ini perempuan menjadi penopang ekonomi rumah tangga sekaligus penjaga stabilitas keluarga.
Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid, menggambarkan pendekatan ini sebagai cara untuk mengembalikan otoritas perencanaan kepada masyarakat. Ia menolak model lama di mana jenis pelatihan ditentukan dari kantor dinas tanpa dialog langsung.
“Yang kami kejar adalah relevansi. Kami tidak ingin pelatihan yang tidak dibutuhkan. Karena itu, setiap program lahir dari usulan desa, dari hal-hal yang mereka anggap penting untuk kehidupan mereka,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kecenderungan kebutuhan juga berbeda antarwilayah. Misalnya, ada desa yang menginginkan pelatihan tata rias karena potensinya tumbuh, sementara desa lain ingin belajar membuat sabun rumah tangga agar bisa menjual produk mereka sendiri.
Pendekatan ini tidak hanya menyangkut penyediaan keterampilan teknis. DP3A menggandeng pihak swasta dan lembaga seperti ASPAI untuk menghadirkan pendampingan lanjutan.
“Kami tidak ingin pelatihan itu selesai dalam satu hari lalu hilang. Yang kami bangun adalah keberlanjutan, supaya para perempuan punya kepercayaan diri untuk memulai usaha kecil,” tambah Idham.
Namun tantangan terbesar justru muncul dari rendahnya minat desa dalam mengusulkan program pemberdayaan perempuan. Sebagian besar desa masih fokus pada pembangunan fisik. Kondisi itu mempengaruhi ruang fiskal DP3A karena anggaran mengikuti jumlah usulan.
“Kalau usulannya sedikit, otomatis kegiatan kami terbatas. Sayang sekali, padahal pelatihan ini bisa menjadi jalan keluar bagi banyak keluarga yang ingin meningkatkan ekonomi,” ujarnya.
Idham berharap gerakan partisipatif ini perlahan membentuk kesadaran baru bahwa perempuan juga berhak mendapatkan akses luas terhadap pelatihan ekonomi yang relevan.
“Kami ingin desa semakin aktif menyuarakan kebutuhan mereka. Kalau usulan meningkat, bisa dilakukan lebih merata,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
