HARIANKALTIM.COM, SANGATTA — Di daerah yang secara geografis luas dan bergantung pada pasokan luar, warga Kutai Timur (Kutim) harus hidup dengan kenyataan bahwa harga kebutuhan pokok hampir selalu lebih mahal dibandingkan kota-kota produsen. Bagi banyak keluarga, kondisi ini bukan pilihan, melainkan konsekuensi dari sistem distribusi yang tidak sepenuhnya berpihak pada konsumen.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menjelaskan bahwa hampir seluruh kebutuhan masyarakat datang dari luar daerah. Mulai beras, minyak, gula, hingga bahan bangunan, semua masuk melalui rantai distribusi panjang sebelum sampai di tangan pembeli.
“Kita tidak punya basis produksi besar, sehingga bergantung pada daerah lain,” ujarnya dalam wawancara.
Ia menilai, ketika barang harus menempuh perjalanan laut, bongkar muat melalui pelabuhan, kemudian perjalanan darat yang mencapai berjam-jam ke kecamatan terdalam, maka harga yang tinggi tidak lagi memiliki ruang untuk turun. Beban ongkos inilah yang diam-diam ditanggung oleh masyarakat, terutama mereka yang berpekerjaan informal dan penghasilannya tidak tetap.
Dalam penjelasannya, Dony menyebut bahwa masyarakat Kutim cenderung lebih mengutamakan kepastian ketersediaan barang. Baginya, respons tersebut menunjukkan bahwa akses sering kali jauh lebih penting daripada murah atau mahalnya harga.
“Yang penting barang ada. Itu yang paling mereka butuhkan,” ungkapnya.
Namun, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa kelompok rentan masih membutuhkan intervensi pemerintah agar tidak semakin tertekan oleh struktur harga yang tak dapat mereka pengaruhi. Karena itu, penyediaan jalur distribusi yang lebih efisien menjadi bagian dari ikhtiar penting berbagai instansi daerah.
Dony menutup penjelasannya dengan harapan agar pembangunan logistik berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen.
“Kalau pasokan lebih lancar dan ongkos menurun, masyarakat otomatis merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Jen).
