HARIANKALTIM.COM – Aliansi Mahasiswa Antikorupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menyoroti sejumlah kasus dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di daerah ini.
Melalui Koordinator Lapangan (Korlap), Faisal Hidayat, AMAK Kaltim menguraikan beberapa kasus yang menjadi sorotan.
Dari dugaan penggelapan atau manipulasi pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), dugaan praktik nepotisme dalam seleksi direktur utama di sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, dugaan keberadaan sosok penguasa bayangan berinisial “H” di lingkungan Pemprov Kaltim, hingga dugaan korupsi pada proyek renovasi gedung DPRD Provinsi Kaltim.
“Jangan karena merasa dekat dengan pejabat teras, semua mau diatur. Ini sudah sangat meresahkan,” ujar Faisal saat dikonfirmasi, Kamis (24/07/2025).
Ia melanjutkan, “Kok ada penguasa yang lebih berkuasa daripada pejabat yang terpilih? Provinsi Kaltim itu menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi, bukan berdasarkan kedekatan apalagi karena faktor kekeluargaan. Ini yang kami duga ada praktik nepotisme.”
Faisal juga menegaskan bahwa Kalimantan Timur adalah milik bersama, bukan milik keluarga atau golongan tertentu.
“Kami melakukan aksi ini agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bebas dari praktik KKN,” tambahnya.
Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut menyebutkan bahwa dugaan manipulasi pajak di PT BKE merupakan tindakan jahat yang dipertontonkan di tengah masyarakat yang terus mendorong agar perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim bersih dari hal tersebut.
“Penggelapan dan manipulasi pajak adalah tindakan jahat, apalagi disinyalir perusahaan tersebut dekat dengan penguasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyerukan dan mendesak Kejaksaan Tinggi Kaltim (Kejati Kaltim) agar memeriksa kontraktor dan sumber anggaran yang digunakan untuk renovasi gedung DPRD Kaltim. Menurutnya, proses pengerjaan renovasi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan.
“Selain itu, kami minta Kejati Kaltim agar mengusut tuntas renovasi gedung DPRD Kaltim. Masa ruangan dewan dibeda-bedakan, ada yang standar ada pula ruangan yang disulap,” bebernya.
Sebagai informasi, AMAK Kaltim akan mengadakan aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025, di dua titik, yaitu Kantor Gubernur Kaltim dan Kejati Kaltim.
“Hari Jumat kami akan melakukan aksi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Kaltim dan depan Kantor Kejati Kaltim, dengan massa sekitar 100 orang,” tutupnya. (*/RED)
