HARIANKALTIM.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Rusman Ya’qub, menyoroti sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan mencari solusi terbaik untuk tahun ajaran 2024 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Dalam upaya mencari solusi, telah muncul beberapa model yang dipertimbangkan oleh pihaknya bersama dengan Komisi IV.
“Salah satu opsi yang muncul adalah memberikan wewenang seleksi kepada perguruan tinggi, seperti Universitas Mulawarman,” tuturnya.
Dalam model ini, perguruan tinggi akan menerima hasil seleksi yang lolos sesuai dengan kuota kursi yang tersedia di masing-masing sekolah secara independen.
Opsi kedua masih tetap menggunakan sistem zonasi, namun terdapat perbaikan dalam kriteria zonasi, seperti zonasi RT prioritas bina lingkungan.
Terkait dengan penggunaan sistem zonasi, terdapat masalah yang belum tergambar jelas kepada masyarakat.
“Seperti kasus yang terjadi di SMAN 8 Samarinda lalu. Itu ternyata salah input. Harusnya dia input kriteria zonasi lingkungan bukan zonasi umum,” tambahnya.
Lanjutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan sekolah swasta. Siswa yang dinyatakan lolos PPDB namun tidak mendapatkan ruang kelas di sekolah negeri bisa dititipkan di sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.
Rusman Ya’qub juga mengakui pentingnya peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja sekolah swasta yang tidak tumbuh secara produktif.
Tetapi, evaluasi ini harus tetap dilakukan dengan menghargai dan menghormati peran sekolah swasta. Ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi fokus utama.
Sementara itu, kerjasama dengan sekolah swasta dan implementasi perintah konstitusi wajib belajar 12 tahun menjadi tanggung jawab negara, yang tidak memandang apakah sekolah tersebut swasta atau negeri.
“Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” pungkas Rusman. (Adv//DPRDKaltim//Siko)
