Lima Tahun Bergulir, Kasus Kariangau Ternyata Masih Disidik Kejari Balikpapan

HARIANKALTIM.COM – Kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas bongkar muat batu bara curah di Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan, belum tuntas.

Lima tahun sejak penyidikan dimulai, Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan memastikan perkara tersebut masih disidik.

Kepastian itu disampaikan melalui Hotline Kejaksaan Negeri Balikpapan saat dikonfirmasi Hariankaltim.com, Senin (9/11/2026).

“Selamat pagi, saat ini masih dalam proses penyidikan. Terimakasih,” demikian pesan jawaban yang diterima media ini via WhatsApp.

Perkara ini sendiri berkaitan dengan dugaan penyimpangan aktivitas bongkar muat batu bara curah di terminal yang dikelola PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT).

Sejumlah pejabat KKT, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, serta PT Pelindo IV pernah dimintai keterangan.

LIMA SPRINDIK
Dalam pemberitaan Agustus 2025, Wakil Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI), Munari, menyebut penyidik telah menerbitkan lima surat perintah penyidikan (sprindik).

Kelima sprindik terbit pada 8 Desember 2020, 24 Mei 2021, 14 November 2022, 3 April 2023, dan 1 Agustus 2024.

Namun, hingga konfirmasi terbaru saat ini, Kejari belum memberikan penjelasan terperinci mengenai hasil penyidikan, pemeriksaan saksi, maupun penghitungan kerugian negara.

DIRUT KKT
Direktur Utama PT KKT saat itu, H. Abdul Azis, telah dipanggil penyidik pada 24 September 2020.

Pemberitaan pada Juli 2024 mengungkap surat pemanggilan bernomor B-2592/0.4.10/Fs.1/09/2020 yang diterbitkan Kejari Balikpapan.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas di kawasan TPK Kariangau. Namun, pemanggilan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

Penyidik juga meminta keterangan sejumlah pejabat KSOP Kelas I Balikpapan. M Takwim Masuku, yang saat itu menjabat Kepala KSOP, mengakui pernah diperiksa.

Tiga nama lainnya yang disebut dalam pemberitaan pada Februari 2021 adalah Capt. Tri Jotho Sukristiyono, Rusdi Hud, dan Jhonny Runggu Silalahi.

Pada 24 Februari 2021, penyidik menggeledah kantor KSOP dan membawa sekitar 22 dokumen. Di antaranya Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) serta catatan kedatangan dan keberangkatan kapal periode 2018–2021.

PELINDO
Dari lingkungan PT Pelindo IV, dua pejabat yang disebut pernah diperiksa adalah Iwan Sjarifuddin, General Manager Pelindo IV Balikpapan, dan Prasetyadi, Direktur Utama Pelindo IV saat itu.

Iwan mengakui pemeriksaan tersebut berkaitan dengan posisi Pelindo sebagai pemegang saham KKT.

Dalam keterangannya kepada media pada Februari 2021, Iwan menyebut KKT membayar management fee sebesar 10 persen kepada Pelindo IV.

Selain itu, KKT memberikan pendapatan tetap sebesar 3 persen kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Iwan, Pelindo menerima laporan pembayaran management fee, sedangkan kegiatan operasional berada di bawah manajemen KKT.

Persoalan pembayaran 10 persen kembali muncul dalam laporan PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) hingga Triwulan III 2025.

Laporan itu memuat pendapat hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) mengenai pembayaran tersebut dan kelanjutan kerja sama pengelolaan TPK Kariangau.

Dalam pendapat hukum itu disebutkan pembayaran konsesi fee 10 persen oleh KKT tidak didasarkan pada Perjanjian Konsesi.

Laporan tersebut juga menyoroti perlunya penyesuaian perjanjian kerja sama pengelolaan terminal.

DIGELEDAH
Pada 9 Februari 2021, penyidik menggeledah kantor PT KKT dan menyita dokumen kontrak serta pembukuan penerimaan dari PT Kace Berkah Alam (KBA).

Dokumen tersebut mencakup pembayaran sewa lahan, direksi keet, konveyor, listrik, dan komponen lainnya.

Pada 24 Februari 2021, penyidik melanjutkan penggeledahan ke kantor KSOP Balikpapan, Pelindo IV, dan PT KBA.

Saat itu, Kejari Balikpapan menyampaikan perkiraan awal potensi kerugian negara lebih dari Rp10 miliar.

Angka tersebut merupakan estimasi pada tahap penyidikan, bukan nilai kerugian negara final berdasarkan hasil audit. (RED)