Pemkot Samarinda Terima Penghargaan dari KPK, Nilai MCP 2023 Melebihi Target

Pemkot Samarinda Terima Penghargaan dari KPK, Nilai MCP 2023 Melebihi Target

HARIANKALTIM.COM – Pemerintah Kota Samarinda memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas prestasi sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) yang memperoleh Capaian Kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi di tahun 2023 tingkat Kota se-Indonesia.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Ely Kusumastuti kepada Pemerintah Kota Samarinda yang diwakili oleh Inspektur Pembantu (Irban) Khusus, Mukhlis di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (02/05/ 2024).

Hadir pula dalam kesempatan ini Ketua Tim Monitoring MCP Lukman Hakim dan admin Jaga.id, Regar Vina Febrina.

Irban Khusus H. Mukhlis menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan oleh KPK karena Pemerintah Kota Samarinda mampu mencapai peningkatan capaian kinerja MCP yang sangat tinggi dalam setahun.

Jika data tahun sebelumnya (2022) nilai MCP Kota Samarinda berada di poin 73, dalam setahun (2023) telah berada di poin 88.

Padahal target yang yang ingin dicapai hanyalah di angka 80.

Menurut Inspektur Kota Samarinda, Mas Andi Suprianto, pencapaian ini tentu merupakan hal yang menggembirakan dan diharapkan akan terus meningkatkan motivasi bagi Pemkot Samarinda dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bersih dan bebas KKN.

Dia mengapresiasi seluruh pejabat di Kota Samarinda yang telah memperjuangkan kinerja dalam pencegahan korupsi sehingga berhasil meningkatkan jumlah pencapaian MCP ini.

Pemkot Samarinda Terima Penghargaan dari KPK, Nilai MCP 2023 Melebihi Target

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring MCP menjelaskan bahwa ada 7 (tujuh) area intervensi yang menjadi perhatian khusus menyangkut MCP ini yakni, Perencaanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP (aparat Pengawas Intern Pemerintah), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan BMD.

Sehingga ujar Lukman Hakim, ada 10 OPD dan bagian di Pemerintah Kota Samarinda yang menjadi penanggung jawab dalam pemenuhan 7 area intervensi tersebut yaitu; Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda (Bappedalitbang), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Bagian Organisasi, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Mukhlis menjelaskan bahwa saat ini dengan aplikasi jaga.id Inspektorat dan KPK dapat dengan mudah memantau pengendalian dan pencegahan anti korupsi pada masing-masing area Intervensi.

Makanya ia mengimbau semua OPD dan lembaga Pemerintah, terutama yang ada di Pemkot Samarinda agar terus meningkatkan integritas dan kesadaran dalam mencegah tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) demi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Prestasi ini tentu saja menjadi hal yang membanggakan dan kian melengkapi perolehan beberapa penghargaan lainnya yang sudah lebih dulu didapat.

Seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim, Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi Peringkat ke 8 Secara Nasional, dan penghargaan sebagai Kota terbaik dalam pembangunan daerah di Kaltim. (ADV)

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0821-522-89-123 atau email: hariankaltim@ gmail.com