HARIANKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Kantor BPK Kaltim, Kota Samarinda, Jumat (24/02/2023) pagi.
“Laporan keuangan yang kami serahkan pagi ini merupakan salah satu upaya konkret yang dilakukan Pemkot Samarinda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab,” kata Wali Kota mengawali sambutannya.
Untuk diketahui, bersama Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemkot Samarinda merupakan kota pertama di Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2022.
Menurut Andi Harun (AH), Laporan yang diserahkan tadi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam lingkungan sistem pengendalian intern, yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan.
Pemerintah Kota Samarinda sendiri telah berupaya melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.
“Jadi penyerahan pagi ini bukan mengejar pencitraan karena dianggap Pemerintahan yang pertama menyerahkan LKPD nya ke BPK,” ujarnya.
Karena ia sudah mengingatkan kepada pegawai yang mengurusi masalah ini agar laporan yang diserahkan harus lengkap.
“Jadi jangan sampai setelah diserahkan, saat pemeriksaan berjalan nanti laporan tadi dikembalikan lagi karena ada perbaikan,” pinta Andi Harun.
Bahkan ia mengaku tidak mempermasalahkan jika LKPD harus diserahkan mendekati batas waktu yang sudah ditentukan BPK.
“Asalkan laporannya lengkap dan terperinci, buka hanya mengejar nomor urut pertama didaftar penyerahan. Karena di era sekarang bukan lagi zamannya basa-basi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga mengaku di kepemimpinan sekarang masih menerima tugas untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan di pemerintahan sebelumnya agar segera ditindak lanjuti.
Dan ia komitmen untuk membantu menyelesaikannya agar pemerintahannya bisa clear secara administrasi dan perspektif hukum. (ADV/HB)
