Keluhan warga masyarakat terhadap infrastruktur jalan memang tak pernah sepi terdengar.
Hal ini diamini dengan kompak Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi dan Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.
Rizal menyatakan masyarakat banyak mengeluhkan tentang jalan yang rusak atau pun berlubang.
Hanya saja karena status jalannya yang bukan jalan kota maka membutuhkan proses untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi ataupun Pusat.
“Tidak semua aspirasi memang bisa kita lakukan secara langsung, tapi secara bertahap pemerintah akan menindaklanjuti setiap keluhan atau permintaan warga soal fasilitas jalan dan kebutuhannya lainnya,” jelas Rizal.
RAHASIA UMUM
Sementara, Baharuddin Demmu meminta Pemprov untuk memperbaiki jalan-jalan yang di sejumlah daerah yang berstatus milik Provinsi.
Dikatakan Politikus PAN ini, buruknya kondisi infrastruktur jalan berstatus milik Pemprov Kaltim di sejumlah daerah harus menjadi perhatian agar segera diperbaiki.
Menurutnya, karena kondisi ini selalu menjadi keluhan masyarakat lantaran sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
“Kita berharap jalan-jalan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dari Pemprov Kaltim dan juga DPRD Kaltim sehingga bisa segera diperbaiki dan selesai dengan baik,” tuturnya.
Ditambahkan, karena rusaknya infrastruktur badan jalan di berbagai daerah tersebut pihaknya selalu mendapat laporan dan keluhan dari masyarakat.
Pasalnya. kerusakan jalan itu mengakibatkan sejumlah persoalan mulai dari kecelakaan hingga menghambat akses transportasi khususnya yang berkaitan dengan perdagangan.
“Sudah menjadi rahasia umum kalau jalan di Kaltim sangat memperihatinkan, dan ini sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah sebagai bagian dari penyediaan sarana dan prasarana publik sehingga harus benar-benar menjadi perhatian,” ucapnya.
Untuk itu dia berharap ke depan Pemprov dan DPRD Kaltim dapat fokus kepada program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak khususnya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana publik, sehingga diharapkan akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.
