HARIANKALTIM.COM – Persoalan perizinan pemanfaatan ruang laut di kawasan Pelabuhan Balikpapan, kembali menjadi sorotan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat belum terpenuhinya Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan ruang laut di kawasan Kariangau.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor 25/LHP/XX/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025. Pemeriksaan mencakup kegiatan Pelindo sepanjang 2023 hingga Semester I 2024.
Dalam laporan itu, BPK mencatat luas kawasan Pelabuhan Balikpapan (Kariangau) berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) mencapai 14.095,91 hektare.
Sementara luas area yang tercakup dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) tercatat 28,30 hektare.
BPK menjelaskan, RIP dan PKKPRL merupakan dokumen dengan fungsi berbeda sehingga kedua data luasan tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.
BPK juga menerangkan bahwa PKKPRL merupakan persetujuan awal untuk mengajukan Perizinan Berusaha maupun perizinan nonberusaha.
Apabila Perizinan Berusaha dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum diterbitkan, PKKPRL berlaku paling lama dua tahun sejak tanggal penerbitan.
Salah satu persetujuan yang tercatat dalam pemeriksaan tersebut bernomor 14042310516400002 dan diterbitkan pada 14 April 2023.
Dengan ketentuan tersebut, PKKPRL itu berlaku paling lama hingga 14 April 2025 apabila Perizinan Berusaha belum diterbitkan.
TEMUAN PNBP
Persoalan perizinan di Pelabuhan Balikpapan juga tercatat dalam pemeriksaan BPK lainnya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan pemanfaatan ruang laut seluas 8,92 hektare yang belum memiliki PKKPRL. Kondisi itu berpotensi menimbulkan PNBP sebesar Rp166.625.600.
Atas pelanggaran tersebut, Pelindo dikenai denda administratif sebesar Rp11.095.920. Nilai denda tersebut berbeda dengan potensi PNBP Rp166.625.600 yang dicatat BPK.
Pada September 2026, Pelindo menyampaikan telah mengajukan permohonan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk area seluas 1,07 hektare.
Dalam klarifikasi sebelumnya, Pelindo juga menyebut pengajuan PKKPRL seluas 4,52 hektare. Sementara itu, BPK mencatat area 8,92 hektare belum memiliki PKKPRL.
KLARIFIKASI
Pelindo Regional 4 menyampaikan penjelasan tertulis Manager HSSE, Rosfajrin Latuconsina, diterima Hariankaltim.com, Selasa (10/11/2026).
Dalam keterangannya, Pelindo menyebut dua PKKPRL atas nama PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) telah diterbitkan. Keduanya masing-masing bernomor 02102410516400001 tertanggal 2 Oktober 2024 dan 14042310516400002 tertanggal 14 April 2023.
Pelindo juga menyampaikan bahwa PT KKT telah menyerahkan laporan pemantauan tahunan untuk kedua persetujuan tersebut. Laporan masing-masing disampaikan pada 2 Agustus 2026 dan 14 Februari 2026.
Kedua laporan memperoleh nilai 90 dengan predikat A atau Sangat Baik. PT KKT juga menerima sertifikat apresiasi atas kepatuhan dalam penyampaian laporan tahunan.
Sementara itu, permohonan PKKPRL untuk kawasan Pelabuhan Semayang masih dalam proses. Pelindo menyatakan sedang melengkapi dokumen pendukung yang diminta KKP melalui OSS.
Namun, belum ada penjelasan apakah Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan ruang laut untuk PKKPRL Nomor 14042310516400002 telah diterbitkan.
Padahal, status penerbitan Perizinan Berusaha tersebut menjadi penting untuk memastikan keberlakuan PKKPRL yang diterbitkan pada 14 April 2023. (RED)
Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0821-522-89-123 atau email: hariankaltim@ gmail.com
