HARIANKALTIM.COM – Dalam upaya penanggulangan banjir di beberapa titik Kota Samarinda, Wali Kota Andi Harun memanggil semua OPD Kota Samarinda terkait, serta mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Ruang Rapat Karangasan lantai II Kantor Wali Kota Samarinda, Rabu (19/10/2022).
Mewakili Kepala Dinas, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-Pera Kaltim Runandar menyampaikan bahwa dari rapat ini membahas sinergi antara Pemkot Samarinda dengan PUPR Kaltim, guna menanggulangi banjir.
“Dalam menanggulangi banjir ini, memang tidak mudah dan bertahap, karena yang dihadapi ini paling utama yakni masalah sosial,” ucap Kabid SDA Dinas PUPR Kaltim Runandar, di hadapan awak media.
Namun, imbuh dia, saat ini progres normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) diyakini sudah mencapai 70 persen, dan tahun ini sisanya hampir 6 kilometer lagi.
Runandar menjelaskan, normalisasi SKM dilakukan secara swakelola bersama Pemkot Samarinda dan telah mencapai segmen Bengkuring.
“Sedangkan, normalisasi di sejumlah wilayah hilir, masih terkendala penanganan dampak sosial seperti yang terjadi di seberang segmen Ruhui Rahayu – Gang Nibung,” imbuhnya.
Target penyelesaiannya pada November mendatang, sedangkan untuk penanganan dampak sosial menjadi wewenang Pemkot Samarinda.
“Dan terbukti dengan pekerjaan yang telah selesai ini berdampak kondisi banjir di Samarinda saat ini lebih cepat surut,” ujar Runandar.
Namun, ia mengingatkan kembali kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan, karena drainase yang telah dibangun akan kembali tersumbat.
Terpisah, Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa pemanggilan OPD terkait dan mengundang Dinas PUPR Kaltim ini, dalam rangka menyusun strategi guna menanggulangi banjir di Samarinda.
“Guna menanggulangi banjir tentunya diperlukan koordinasi, serta mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah dampak sosial, dan di kawasan Jalan Tarmidi akan rampung dalam dekat ini, guna kelancaran normalisasi SKM,” sambungnya.
Sesuai data yang ada, lanjut Wali Kota, terdapat 2 item dalam penyelesaian dampak sosial, yakni pemilik yang memiliki surat, dan warga yang hanya menetap saja.
“Dan ini kita cek satu persatu, agar pembayaran sesuai hasil dari Tim penilai, hal ini dilakukan dalam menerapkan asas kehati-hatian dalam mengelola keuangan,” jelasnya.
Andi Harun mengungkapkan bahwa pekerjaan ini merupakan swakelola dengan pihak Dinas PUPR Kaltim di tahun 2022 dan 2023.
“Dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya,” pungkasnya. (Adv/IR)
