HARIANKALTIM.COM – Kabar mengenai perombakan besar-besaran di tubuh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda mulai berembus kencang.
Isu mutasi ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap dugaan praktik batu bara ‘Spanyol’ alias separo nyolong, yang kian masif di koridor Sungai Mahakam.
Berdasarkan penelusuran Hariankaltim.com, kondisi di internal otoritas pelabuhan tersebut saat ini sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan yang penuh teka-teki.
Sinyal terkuat adanya pergeseran posisi pucuk pimpinan datang dari absennya Mursidi, dalam waktu yang cukup lama.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Kepala KSOP Samarinda itu telah meninggalkan meja kerjanya selama kurang lebih tiga bulan dengan alasan cuti keluarga.
Namun, yang menarik perhatian adalah penunjukan Capt. Ridha Rengreng sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala KSOP Kelas I Samarinda.
Munculnya nama Capt. Ridha untuk memegang kendali operasional harian memperkuat dugaan bahwa posisi Mursidi sedang “digantung” atau dalam proses evaluasi oleh Kementerian Perhubungan pusat.
“Sudah tiga bulan (Mursidi) cuti, dan sekarang mau nambah lagi. Gak lama lagi banyak yang dimutasi,” bisik seorang sumber internal, belum lama ini.
Bukan tanpa alasan jika isu mutasi besar-besaran ini dikaitkan dengan kasus hukum. Samarinda saat ini menjadi titik panas penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait skandal dokumen batu bara ilegal yang menyeret sejumlah nama besar di Kalimantan.
Kasus yang menjerat pimpinan KSOP di wilayah Kalimantan Tengah diduga memiliki pola yang sama: praktik “pembiaran” terhadap tongkang tanpa RKAB resmi melalui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang meragukan.
Kehadiran Capt. Ridha Rengreng di kursi Plh dipandang sebagian pihak sebagai upaya pusat untuk menjaga stabilitas pelayanan pelabuhan selagi pemeriksaan internal berlangsung.
Absennya Mursidi secara berkepanjangan dan pengisian jabatan oleh Plh mengindikasikan bahwa mutasi definitif hanya tinggal menunggu waktu.
Media ini telah melayangkan permohonan konfirmasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan berulang kali melalui saluran resmi sejak beberapa waktu lalu tersebut belum mendapatkan respons. (RED)
