HARIANKALTIM.COM – Polemik di seputar Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 belum sepenuhnya berlalu.
Namun kini, sebagian besar wali murid di Kota Samarinda sudah harus berhadapan dengan situasi lainnya yakni berburu buku pelajaran dan seragam jelang masuk sekolah yang dijadwalkan pada 13 Juli 2026.
Pantauan Hariankaltim.com, lonjakan permintaan perlengkapan sekolah kian meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Demi menyiasati pengeluaran yang membengkak, sebagian warga bahkan rela berburu buku maupun pakaian sekolah bekas layak pakai.
Salah satu orang tua murid mengaku terpaksa mencari sendiri buku pelajaran karena paket dari sekolah belum lengkap.
“Baru ada empat mata pelajaran. Jadi terpaksa cari sendiri di luar, supaya nanti anak tetap bisa belajar dengan lancar,” ungkapnya.
Kondisi ini menjadi ladang rezeki musiman bagi para pedagang pakaian. Paket seragam SD baru dibanderol Rp185 ribu sudah termasuk baju, celana atau rok, topi, dasi, dan ikat pinggang.
Rentetan kebutuhan mulai dari buku, sepatu, tas, hingga alat tulis ini jelas memaksa para orang tua memutar otak untuk mengatur ulang anggaran rumah tangga mereka.
Padahal, Pemerintah Kota Samarinda telah menerbitkan Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.5/2258/100.01 tentang Penggunaan Buku dan Larangan Menjual Buku pada Jenjang SD dan SMP. Sekolah dilarang keras menjual buku kepada siswa.
Larangan serupa juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, yang melarang guru maupun tenaga kependidikan menjual buku, pakaian, hingga bahan seragam di sekolah.
Namun media ini belum menemukan fakta adanya pemaksaan dari pihak sekolah. Belum dipastikan pula apakah buku yang dicari tersebut merupakan buku wajib yang stoknya kosong, ataukah buku pendamping.
Hariankaltim.com akan menelusuri lebih lanjut mekanisme penyediaan buku pelajaran di sekolah, distribusi bantuan perlengkapan dari pemerintah, hingga efektivitas penegakan aturan larangan komersialisasi tersebut. (RED)
