SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan       Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Pemkot Samarinda akan Kaji Ulang Perwali Nomor 5 Tahun 2021 Terkait TTP Guna Kesejahteraan Guru

Pemkot Samarinda akan Kaji Ulang Perwali Nomor 5 Tahun 2021 Terkait TTP Guna Kesejahteraan Guru

HARIANKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama perwakilan guru telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 11-12 Oktober 2022 lalu.

Untuk itu, Pemkot Samarinda menggelar konferensi pers di Anjungan Karang Mumus Balai Kota, Jalan Kusuma Bangsa, Senin (17/11/2022).

Hasil pertemuan di Jakarta, dipaparkan oleh Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin, Asisten I Sekkot Ridwan Tassa, dan Ketua TWAP Samarinda Syaparuddin, khususnya terkait kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru ASN.

Asli Nuryadin menerangkan bahwa di hari pertama, dalam pertemuan dengan pihak Kemendikbud Ristek, pihaknya mempertanyakan kepastian Permendikbudristek RI Nomor 04 Tahun 2022.

“Dan telah mendapatkan arahan yakni guru ASN yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak boleh menerima insentif atau apapun namanya karena sifatnya sama, yaitu tambahan penghasilan di luar gaji,” lanjutnya.

Di samping itu, sambung dia, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Samarinda telah menyebutkan bahwa APBN masuk ke daerah, sehingga ASN daerah tidak bisa diberikan Tambahan Penghasilan (Tamsil) selain TPG.

“Jadi diharapkan untuk bisa membedakan Tamsil sumber dana yang sama dari APBN,” ujarnya.

Ditegaskan, tentunya alokasi APBN untuk TPG yang telah disalurkan ke daerah tidak dapat diganggu gugat oleh Pemkot, namun Pemkot bisa memberikan TPP kepada guru dengan menggunakan APBD.

Lebih lanjut, Asli menceritakan, di hari kedua pihak Pemkot dan perwakilan guru telah melakukan pertemuan dengan Kemendagri, guna meminta penjelasan terkait Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Ia menjelaskan, bahwa belanja pegawai telah tertulis, Pemda mengalokasikan maksimal 30 persen untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan dari dana transfer keuangan daerah (TKD).

“Dan dari pihak Kemendagri memberikan ilustrasi, jika Pemkot memiliki APBD Rp3 triliun, maka 30 persen dari APBD tersebut dipersilakan untuk belanja pegawai dan termasuk TPP di luar guru. Tidak perlu memasukkan TPG di dalam 30 persen dari anggaran tersebut,” sambungnya.

Jadi, kata Asli, Kemendagri mempersilakan Pemkot Samarinda untuk memberikan TPP atau apapun istilahnya ke guru ASN.

Hanya saja, harus memiliki kriteria dan indikator yang berbeda dari PP Nomor 12 Tahun 2019 dan syarat pemberian TPG, serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Dengan adanya informasi ini, pihak Pemkot Samarinda telah memutuskan untuk mengkaji ulang Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Di Pasal 9 bagian h, TPP tidak diberikan kepada pegawai yang menjabat sebagai guru atau pengawas sekolah.

“Namun, saat ini yang berlaku Perwali punya kekuatan, dan seandainya diubah, tentu kajiannya memang didasarkan kemampuan daerah guna kesejahteraan guru di Kota Samarinda,” pungkasnya. (Adv/IR)