HARIANKALTIM.COM – Beban hidup masyarakat ekonomi lemah di Kalimantan Timur kian terhimpit.
Belum usai keluhan warga akibat harga LPG subsidi 3 kilogram yang melambung hingga dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET), kini muncul persoalan baru yang memicu kegeraman publik.
Fakta mengejutkan terungkap dari inspeksi mendadak (sidak) Satgas Pangan yang menemukan volume gas melon diduga berkurang.
Dari penelusuran Hariankaltim.com, carut-marut tata niaga gas bersubsidi terjadi dari hulu hingga hilir.
Di tingkat konsumen, warga Samarinda harus merogoh kocek Rp32.000 hingga Rp35.000 per tabung di warung eceran.
Harga bahkan menembus Rp40.000 di Sangatta, dan mencapai Rp60.000 di pedalaman Kutai Timur hingga Maratua, Berau. Ironisnya, harga selangit itu tidak menjamin hak konsumen terpenuhi.
Kecurigaan warga soal gas yang cepat habis terbukti saat Satgas Pangan Polresta Samarinda bersama instansi terkait melakukan sidak di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Tanah Merah, Samarinda Utara, beberapa hari lalu.
Petugas menemukan ketidaksesuaian berat tabung. Saat dilakukan uji petik menggunakan timbangan pembanding, indikator menunjukkan selisih bobot pada tabung 3 kilogram yang siap didistribusikan.
Sales Branch Manager Kaltimut VII Gas Pertamina, M. Angga D, tidak membantah adanya perbedaan tersebut.
Namun, Pertamina berdalih selisih terjadi akibat perbedaan pembacaan alat timbang di SPBE dan timbangan pembanding milik petugas, meski keduanya diklaim telah melalui tera resmi.
Sementara itu, polisi masih mengkaji apakah penyusutan volume tersebut masih dalam batas toleransi meteorologi legal atau mengarah pada tindak pidana manipulasi komoditas subsidi.
“Kami masih melakukan pendalaman secara yuridis formil dan teknis terkait temuan selisih bobot ini,” tegas Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setyawan.
Temuan ini memperkuat dugaan lemahnya pengawasan di tingkat pangkalan. Kelangkaan di lapangan diduga bukan akibat kurangnya kuota Pertamina, melainkan praktik pembelian besar-besaran oleh oknum pengecer di pangkalan resmi.
Gas subsidi yang seharusnya dijual sesuai HET Rp18.000 hingga Rp19.000 di pangkalan justru bocor ke warung kelontong untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
“Beli di pangkalan susah, selalu dibilang habis. Anehnya, warung sekitar stoknya banyak tapi mahal,” keluh Nurhainun (41), warga Sungai Pinang, Samarinda.
Publik kini mendesak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Kaltim dan Pertamina Patra Niaga tidak sekadar melakukan sidak seremonial menjelang hari raya.
Tanpa tindakan tegas terhadap SPBE yang memanipulasi alat ukur maupun pangkalan yang menimbun barang, jargon “LPG Bersubsidi untuk Masyarakat Miskin” hanya akan menjadi retorika. (RED)
