HARIANKALTIM.COM – Peneliti NUGAL Institute, Merah Johansyah, melayangkan kritik keras terhadap PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) dan pemerintah daerah terkait insiden hujan debu di permukiman warga ring satu.
Mantan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tersebut secara terang-terangan menuding Pertamina melakukan “kejahatan informasi” dan menduga material yang dilepaskan ke udara mengandung zat beracun.
Menurut Merah, ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) kedaruratan selama commissioning kilang baru telah mengorbankan keselamatan publik.
“Informasi mengenai kegagalan operasional yang berdampak luas seharusnya dibuka dalam hitungan menit, bukan dibiarkan berlarut-larut,” tegas Merah kepada Hariankaltim.com, Selasa (29/06/2026).
Baginya, menutupi atau menunda informasi krusial yang mengancam keselamatan publik adalah bentuk kelalaian yang sangat serius.
Tudingan kejahatan informasi tersebut bukan tanpa alasan. Merah menyoroti lambatnya peringatan dini yang diterima warga.
“Warga di kawasan ring satu baru tahu ada insiden sekitar 12 jam setelah kejadian, itu pun lewat medsos. Ini membuktikan sistem peringatan dini kita lumpuh,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ia kemudian membandingkan respons lamban di Balikpapan dengan penanganan kasus di Kilang Martinez Refining Company, California, Amerika Serikat, pada 2022 lalu.
“Di sana, saat terjadi pelepasan debu katalis, hanya butuh 15 menit bagi otoritas untuk memerintahkan warga tidak keluar rumah. Mengapa kita tidak bisa secepat itu?” tanya Merah.
Menurutnya, peningkatan kapasitas kilang seharusnya berbanding lurus dengan kecanggihan sistem mitigasi, bukan justru mengabaikan perlindungan warga.
Mengenai klaim pihak Pertamina dan Dinas Kesehatan yang menyebut material tersebut sebagai zeolit aman, Merah justru meragukannya.
“Ada keluhan fisik dari warga setelah kejadian. Ini bukti bahwa material tersebut bukan debu biasa. Kandungan aluminium silikat dalam konsentrasi tertentu tetap memiliki risiko toksisitas tinggi jika terhirup terus-menerus,” tambahnya.
Ia mendesak pemerintah agar segera membuka akses dokumen AMDAL proyek peningkatan kapasitas kilang.
“Kami menuntut pelibatan akademisi dan pakar lingkungan independen. Jangan ada parameter kimia hasil uji laboratorium yang disembunyikan. Buka semuanya ke publik secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi,” pungkas Merah.
Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih menunggu hasil uji laboratorium lanjutan yang diperkirakan keluar dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan untuk memastikan dampak pasti dari material tersebut terhadap kesehatan warga Balikpapan. (RED)
