HARIANKALTIM.COM – Gedung tujuh lantai itu berdiri angkuh di jantung Samarinda, menjanjikan kemegahan ikonik dengan anggaran yang nyaris menyentuh angka setengah triliun rupiah.
Namun, hujan deras di penghujung Januari 2026 ini menjadi hakim yang jujur: kemegahan itu rupanya memiliki celah.
Fenomena “air terjun” di lorong pasar dan rembesan dari sambungan pipa bukan sekadar masalah teknis, melainkan cermin dari retaknya sebuah perencanaan.
Secara faktual, publik harus menyoroti bahwa insiden masuknya air hujan ini bukan lagi sebuah “kecelakaan perdana”.
Kejadian pada Jumat 30 Januari 2026 adalah kali kedua dalam satu bulan terakhir, mengulang kegagalan serupa pada awal Januari lalu.
Repetisi ini menegaskan bahwa ada persoalan sistemik yang gagal dimitigasi oleh pelaksana proyek.
Dalam proyek ini, PT Raka Utama memegang kendali penuh sejak Tahap I (Struktur) hingga Tahap II (Fungsional) dengan total nilai kontrak yang fantastis.
Dominasi satu kontraktor pada seluruh fase pembangunan seharusnya menjamin integrasi kualitas yang tanpa celah.
Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Masalah “bocor alus” ini menyerang dua sisi sekaligus: kegagalan desain struktur yang memicu tempias hujan, serta buruknya kualitas instalasi plumbing yang menyebabkan air merembes dari sambungan pipa.
Tidak ada ruang untuk saling lempar tanggung jawab antar-kontraktor; seluruh rapor merah ini tertuju pada satu nama.
Dampak dari kegagalan berulang ini tidaklah sederhana. Bagi pedagang yang baru merangkak pulih pasca-relokasi, setiap tetesan air adalah ancaman modal hidup.
Ironis melihat pedagang harus beradu cepat dengan hujan, membungkus etalase dengan plastik dan membentangkan terpal biru secara mandiri di gedung yang katanya “modern”.
Secara ekonomi, ketidakpastian ini menciptakan biaya tersembunyi. Pedagang kehilangan jam operasional, sementara pembeli enggan berkunjung karena lantai licin dan fasilitas seperti eskalator yang sering mati.
Investasi ratusan miliar APBD seharusnya menjamin ketenangan usaha, bukan menambah beban kecemasan.
Langkah Pemkot menekan kontraktor menggunakan dana CSR untuk perbaikan memang langkah taktis, namun secara substansi, ini hanyalah upaya “tambal sulam”.
Publik berhak bertanya: sejauh mana pengawasan dan audit teknis dilakukan selama proses pembangunan berlangsung?
Mengapa kontraktor yang sama bisa meloloskan dua jenis kegagalan teknis di satu gedung?
Pasar Pagi bukan sekadar tumpukan beton; ia adalah urat nadi ekonomi. Membiarkan kebocoran—baik kebocoran air maupun kebocoran kualitas proyek—berlarut-larut hanya akan mengikis kepercayaan publik.
Jangan sampai gedung megah ini menjadi monumen kegagalan perencanaan yang hanya indah dari kejauhan, namun rapuh dan basah saat dimasuki.
Cuaca adalah keniscayaan, tetapi kualitas bangunan adalah pilihan. Dan bagi ribuan pedagang, pilihan yang salah adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. (RED)
