SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Bahas Batu Bara Ilegal di Kaltim, Menteri ESDM Ribut dengan Anggota DPR

Bahas Batu Bara Ilegal di Kaltim, Menteri ESDM Ribut dengan Anggota DPR

Keributan terjadi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (12/1) siang ini.

Keributan ini bermula saat Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir membahas soal pencurian batu bara oleh Tan Paulin yang disebut sebagai “ratu batu bara” tanpa adanya laporan yang jelas.

“Masalah pengawasan tambang juga, saya enggak tahu ini inspektur di mana? Batu kita hilang terus, dan sampai ada disebut-sebut “ratu batu bara” tapi enggak ditangkep ini orang, ada namanya.. produksinya 1 juta satu bulan, tapi enggak ada laporan ESDM ke kita. (namanya) Tan Paulin,” kata Nasir dalam Raker, Kamis (13/01/2022).

Untuk itu, Nasir meminta agar perlu ditangkap orang ini, karena batu bara yang dicurinya dijual ke luar negeri.

Apa yang dilakukan ini sampai merusak infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah daerah (pemda) dan ini yang dibahas pada saat Komisi VII DPR kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kan kacau ini, semua pemain batu bara dan tambangnya dicuri sama mereka. Kita kunjungan ke Kaltim, ini yang kita bahas, gara-gara dia infrastruktur pemda rusak semua, bener kan pak Dirjen? Itu yang disampaikan kepala-kepala daerah? Tapi enggak dipegang ini orang,” ungkapnya.

Bahkan, politikus Demokrat ini mempertanyakan apakah uang dari Tan Paulin ini sampai ke Kementerian ESDM, karena omzetnya sangat besar yakni mencapai Rp 2,5 triliun per bulannya dengan produksi sampai 1 juta batu bara.

Dia pun memanggil Diskrimsus dan Kapolda, mempertanyakan kenapa tidak ditangkap dan Menteri ESDM ini tampak santai saja.

“Apa ini duitnya sampai ke Kementerian? Saya enggak tahu juga, karena 1 juta per bulan dengan harga 2,5 juta per batu bara, Rp 2,5 triliun itu. Nah, itu pak sampai saya panggil Dirkrimsus, sampai saya panggil Kapolda, siapa ini pak? Kenapa enggak ditangkap juga? Pak Menteri pun nyantai-nyantai aja,” tukasnya.

Kemudian, Menteri ESDM Arifin Tasrif nampak kesal dan meminta agar Nasir menyampaikan hal yang benar.

“Saya rasa bapak pun harus bicara yang betul,” katanya langsung disela oleh Nasir.

“Apa? Yang mana?,” tanya Nasir.

“Yang betul,” sambung Menteri Tasrif.

Nasir menyampaikan bahwa apa yang disampaikannya barusan adalah apa yang ia sampaikan di Kaltim.

“Nah, ini yang saya sampaikan di Kaltim,” tegasnya.

Tasrif menjelaskan, ia tahu kasus Tan Paulin itu, tapi baiknya Nasir menyampaikannya dengan bahasa yang benar.

“Iya, tahu, saya tahu yang itu. Tapi yang lain-lain itu harap pakailah bahasa yang benar,” pinta Tasrif.

Nasir kembali menegaskan bahwa ia berbicara fakta, untuk itu ia meminta agar Menteri ESDM membawa datanya untuk dibandingkan dengan datanya.

“Apa yang ada sampaikan dengan benar,” tegas Menteri Tasrif.

Nasir pun meminta kepada Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto selaku pimpinan rapat agar rapat diskors dan Komisi VII DPR meminta datanya.

Kemudian, Sugeng menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan oleh Nasir sudah bisa ditangkap intinya, dan nanti apa yang disampaikan bisa disampaikan dalam rapat.

Soal adanya penyimpangan ia meminta agar ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

“Hal-hal lain saya kira tidak pada proporsinya, mohon maaf penyimpangan-penyimpangan memang harus ditindaklanjuti,” kata Sugeng. (IDX)