Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang baru dilantik pada 1 Oktober 2018 lalu menegaskan akan memperketat pengawasan Sumber Daya Alam yang keluar dari Kalimantan Timur.
Hal ini diungkapkan kepada Tim Ekspedisi dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), sebab Isran menilai selama ini Kaltim banyak dirugikan karena pelaporan dan pengawasan Sumber Daya Alam tidak transparan.
“Kita lemah dalam pengawasan dan kontrol, kita belum tahu berapa sebenarnya produksi yang riil, berapa banyak migas dan batubara yang keluar, negara kita rugi, dikibuli oleh pengusaha dan investor asing, sekarang saya berusaha untuk tidak dibodohi terlalu banyak,” ungkap Isran Noor, Rabu (24/11/2018).
Selain itu menurut Isran, Kayu Glondongan maupun Kayu Hutan Tanaman Industri (HTI) setiap hari keluar lewat sungai Mahakam tanpa pengawasan yang ketat
Isran Noor juga mengungkapkan sumbangan Kaltim ke negara dari sektor migas dan batubara begitu besar yakni sekitar 60 %, namun ironisnya manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat Kaltim.
Sementara dari 260 juta metrik ton Batubara yang dihasilkan di Kaltim per tahun, Isran mengungkap daerah tidak mendapatkan pemasukan signifikan.
“Kita tidak dapat apa-apa, hanya royalti sedikit, dari IUP (Ijin Usaha Pertambangan)) kita tidak dapat apa-apa,” ujar Isran.
Dengan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat tersebut, Isran selaku Gubernur Kaltim berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim bisa bertambah.
“Demi Allah dan Rasulullah saya bersumpah akan mengontrol dan mengawasi semua sumber daya alam yang keluar dari Kaltim,” tegas Isran.
Selain itu Isran Noor juga menyoroti ketimpangan dari sistem mekanisme penganggaran dan pembangunan infrastruktur antara di Jawa dan luar Jawa.
“Hampir 500 Triliun sumbangan Kaltim ke negara, sementara APBD total di Kaltim hanya 16 T , ini sangat tidak adil,” ungkap Mantan Bupati Kutai Timur ini.
Isran menyebut 54 % alokasi dana infrastruktur untuk Jawa, sementara sisanya baru dibagi-bagi di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya.
Pihaknya berharap ada perbaikan regulasi dan keadilan dalam distribusi anggaran untuk daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan antara di Jawa dan luar Jawa.
