SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan       Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Dorong Anggaran Responsif Gender Lebih Meningkat

Dorong Anggaran Responsif Gender Lebih Meningkat

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan, Pemprov Kaltim bertekad dan berusaha keras agar pembangunan mendapat partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ini disampaikan Riza pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, di Ruang Diamond 1 Swiss-Belinn Tunjungan Hotel Surabaya, Selasa (28/06/2022).

Lebih lanjut, ia menegaskan, begitu pula dengan pembangunan berperspektif gender sudah membuka peluang dan memberikan ruang terbuka luas bagi peran serta perempuan.

Pemprov Kaltim juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.

Sementara itu, di dalam RPJMD 2019-2023 ada beberapa program prioritas pemberdayaan perempuan antara lain berupa peningkatan PUG, dengan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, serta program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Untuk mengawal implementasi PUG secara optimal, peran tugas dan kewenangan tim driver PUG Kaltim (Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan DKP3A) sebagai salah satu lembaga PUG menjadi sangat penting.

“Mengingat pelaksanaan perencanaan penganggaran khususnya dalam anggaran responsif gender sebagai bahan laporan gubernur dalam LKJIP tahunan,” ujarnya.

Berdasarkan Coaching Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Klik Peran Si Gen) dalam pendampingan penyusunan GAP dan GBS, pada 2020 terdapat 0,25 persen anggaran responsif gender dari total anggaran belanja langsung Provinsi Kaltim.

“Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1,96 persen,” imbuh Riza.

Riza berharap, melalui optimalisasi perencanaan penganggaran responsif gender seluruh OPD Provinsi Kaltim, jumlah anggaran responsif gender dapat didorong untuk lebih meningkat.

“Sebagai manifestasi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh warganya khususnya keterwakilan perempuan untuk menigkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),” paparnya. (MH/ADV/KOMINFO)