HARIANKALTIM.COM — Wali Kota Samarinda, Andi Harun menjelaskan alasan belum meresmikan Pasar Pagi, saat menemui para pedagang yang berunjuk rasa di Balai Kota Samarinda, Selasa (10/02/2026).
“Bapak Ibu tahu kenapa sampai hari ini, belum saya resmikan pasar ini? Karena, saya ingin semua ini dulu, clear,” ujar Andi Harun di hadapan massa pedagang.
Ia menegaskan persoalan utama bukan pada bangunan fisik pasar, melainkan pada tata kelola lapak yang baru terungkap setelah proses renovasi berjalan.
“Saya baru tahu setelah renovasi berjalan, kalau ada satu orang itu sampai memiliki 9 sampai 18. Ini sampai 20,” katanya.
Menurut Andi Harun, penguasaan lapak dalam jumlah besar oleh satu orang tersebut berdampak pada ketersediaan lapak yang terlihat tidak mencukupi.
“Sehingga, ketersediaan lapak kita itu seolah-olah tidak cukup,” ujarnya.
Ia membandingkan kondisi pasar sebelum dan sesudah revitalisasi. Sebelum direnovasi, aktivitas perdagangan hanya berlangsung di 2 lantai aktif. Setelah revitalisasi, bangunan Pasar Pagi kini memiliki 7 lantai, namun tetap menimbulkan keluhan kekurangan lapak.
“Bapak Ibu tahu pada saat sebelum renovasi itu cuma 2 lantai yang aktif. Sekarang sampai 7 lantai seolah-olah tidak cukup,” lanjutnya.
Aksi unjuk rasa tersebut diikuti ratusan pedagang pemilik Surat Keterangan Tempat Usaha Berdagang (SKTUB).
Berdasarkan data Pemerintah Kota, terdapat sekitar 480 pemegang SKTUB yang sedang diverifikasi untuk penempatan lapak dengan prinsip satu nama satu lapak.
Sementara data internal kelompok pedagang mencatat sedikitnya 379 pemilik SKTUB yang menuntut kejelasan hak lapak. Selain itu, terdapat 73 data tambahan yang masih dalam proses verifikasi lanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota juga menegaskan kebijakan satu nama satu lapak dan memastikan penertiban dilakukan agar tidak ada lagi penguasaan puluhan lapak oleh satu pihak saat Pasar Pagi mulai beroperasi penuh. (RED)
