SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Jangan Jual Minyak Goreng di Atas Rp14.000, Pedagangnya Bisa Dilaporkan Via WA dan Dapat Sanksi

Jangan Jual Minyak Goreng di Atas Rp14.000, Pedagangnya Bisa Dilaporkan Via WA dan Dapat Sanksi

Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) melalui instansi terkait akan memberikan sanksi bagi pedagang yang menjual minyak goreng di atas HET (harga eceran tertinggi) Rp14.000 per liter, mulai sanksi administrasi hingga perizinan.

Ini ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim, M Yadi Robyan Noor, dikutip HarianKaltim.com dari Antara, Kamis (03/02/2022).

HET sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2022, per liternya untuk minyak goreng curah Rp11.500, kemasan sederhana Rp13.500, dan kemasan premium Rp14.000.

Namun Roby, panggilan akrabnya, melanjutkan, toko swalayan secara perlahan akan menerapkan harga Rp14.000 per liter, mengingat masih perlu waktu untuk penyesuaian serta manajemen stok di tingkat pedagang hingga pengecer.

Ia menyampaikan diperlukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya pengawasan di semua swalayan dan pedagang pasar, guna melakukan penyesuaian penerapan HET minyak goreng.

“Sesuai dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tersebut, maka akan dilakukan sanksi yang tegas jika ditemukan penjualan minyak goreng yang melebihi HET yang telah ditetapkan,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap bijak dalam membeli dan tidak melakukan aksi borong, karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau.

“Selain itu, pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah hukum yang sangat tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan,” kata Roby.

LAPOR VIA WA

Terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengimbau kepada masyarakat, apabila ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotline khusus. 

“Kami siap membantu seluruh pihak demi kelancaran implementasi kebijakan minyak goreng kemasan satu harga. Silakan apabila mengalami kendala atau mau menyampaikan keluhan, dapat langsung menghubungi hotline yang kami sediakan,” ujar Lutfi dalam pernyataan tertulisnya.

Adapun saluran pengaduan yang bisa dihubungi masyarakat bisa melalui pesan Whatsapp (WA) di nomor 0812 1235 9337, surat elektronik ke [email protected] Bisa juga melalui konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).

Keseluruhan layanan komunikasi pengaduan ini akan dilayani hingga 24 jam.

Lutfi bilang, pihaknya juga akan terus memantau secara ketat seluruh ritel modern di 34 provinsi agar bisa menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng.

Ia pun memastikan ketersediaan minyak goreng kemasan satu harga di pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional.

Kemendag telah memberikan waktu selama sepekan kepada seluruh pedagang ritel modern maupun pasar tradisional untuk melakukan penyesuaian harga, baik kemasan plastik maupun kemasan jeriken, sejak ditetapkan 19 Januari.

“Penyediaan minyak goreng kemasan melalui ritel merupakan tahap awal, selanjutnya kami akan memastikan minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter tersedia di pasar tradisional di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pemerintah hingga Kepolisian telah mengambil sikap akan memberikan serta hukuman bagi para produsen atau pedagang yang berani menimbun.

Tindakan tegas dari pemerintah melalui Kemendag memastikan, bagi produsen minyak goreng yang tidak mematuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin.

HUKUMAN PENIMBUN

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menegaskan, pelaku penimbunan minyak goreng akan dijerat Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp 50 miliar.