SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan       Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Pertanyakan Kelanjutan Kasus Dugaan Tambang Ilegal, LKBH Kapak Datangi Polres Kukar

Pertanyakan Kelanjutan Kasus Dugaan Tambang Ilegal, LKBH Kapak Datangi Polres Kukar

HARIANKALTIM.COM – Tim Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Komando Anak Putra Asli Kalimantan (Kapak) mendatangi Mapolres Kutai Kartanegara, beberapa hari lalu.

Tujuannya untuk mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan kasus dugaan penambangan batubara ilegal di kawasan Samboja.

LKBH Kapak menjadi kuasa hukum dari CV Adi Putro pertanggal 15 Juni 2022 lalu, terkait aduan dan penyelesaian adanya kegiatan tambang ilegal serta permasalahan lainnya.

“Kami telah melayangkan Surat Aduan Laporan adanya dugaan penambangan ilegal ke Polres Kukar pada 20 Juni 2022, guna meminta segera menindak lanjuti kasus dugaan tambang ilegal ini, serta meminta keadilan,” ungkap Denny Boy SH selaku Tim LKBH Kapak kepada awak media, Selasa (22/11/2022).

Ditambahkan, selanjutnya Tim Penyidik Satuan Resort Kriminal (Satreskrim) Polres Kukar sudah menindaklanjuti laporan tersebut pada 29 September 2022 lalu.

“Adapun hasilnya, berdasarkan surat laporan kegiatan peninjauan TKP di lokasi dugaan adanya pertambangan llegal di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional produksi (OP) milik CV Adi Putro oleh pihak Tim Penyidik Satreskrim Polres Kukar telah membenarkan bahwa terdapat aktivitas kegiatan pertambangan tersebut,” jelasnya.

Namun seiring waktu, pihak LKBH Kapak merasa adanya kesan pembiaran terhadap laporan secara tertulis yang diberikan ke Polres Kukar.

“Untuk itu, kami mendatangi Kantor Polres Kukar guna meminta keterangan secara resmi, terkait langkah apa selanjutnya yang akan mereka lakukan terhadap laporan kami ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, LKBH Kapak juga telah mencoba berkoordinasi melalui telepon.
“Memang diakui pihak Polres bahwa terlapor tidak memiliki RKAB serta Jamrek, sehingga sudah dipastikan kegiatan pertambangan ini tidak resmi, karena tidak sesuai SOP pertambangan dan aturan berlaku,” paparnya.

Hanya saja, sambung Denny, pihak Polres Kukar tidak bisa memastikan apakah termasuk tindak pidana tambang ilegal atau tidak.

“Yang bisa menentukan status penambangan ini yakni dari pihak Kementerian ESDM pusat, dan pihak Polres Kukar belum mengirimkan tim penyidik ke Kementerian tersebut, guna memastikan apakah kegiatan tersebut resmi atau ilegal,” tegasnya.

Di lain pihak, Tim Penyidik II Satreskrim Polres Kukar Bripka Agulius Manurung membenarkan apa yang disampaikan oleh LKBH Kapak.

“Dan ini terkait dana operasional kami serta dalam penugasan ke Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM),” ujar Agulius Manurung.

Dikatakan, pihak terlapor juga memiliki IUP yang sama dan berlokasi yang sama yakni area Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kukar.

“Dan kami juga telah mengecek lokasi tersebut sesuai surat laporan dari LKBH Kapak,” ungkapnya.

Pihak terlapor, lanjut dia, juga sudah dipanggil dan diminta keterangan. “Sedangkan untuk kelanjutannya kami menunggu keputusan dari pihak ESDM Pusat,” pungkasnya. (AI)