SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Tersangka Korupsi, Oknum ASN Bapenda Kaltim Ini Ditahan di Rutan Samarinda

Tersangka Korupsi, Oknum ASN Bapenda Kaltim Ini Ditahan di Rutan Samarinda

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur akhirnya menetapkan seorang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Berau.

Ini disampaikan Plt Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Kaltim, Fathoni Hatam saat jumpa pers didampingi Kepala Seksi Penyidikan Indra Timothy dan Koordinator Bidang Pidsus Ristu, Selasa (21/06/2022) sore.

Dikemukakan, sejauh ini tim penyidik telah memeriksa 17 saksi yang kemudian mengerucut kepada AL sebagai tersangka.
Al merupakan Pengelola Layanan Operasional (PLO) dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu (Samsat).

Dijelaskan Fathoni, penyidikan sudah dilakukan sejak 7 April 2022 lalu.

“Setelah kita periksa, AL ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan,” jelas Fathoni Hatam.

Untuk sementara, AL ditempatkan di Rutan Kelas IIA Samarinda dengan status tahanan dalam tahap penyidikan.

Ditambahkan, bahwa AL yang merupakan ASN Bapenda Kaltim sudah mengemban jabatan Administrasi Pelayanan tersebut sejak 2009 lalu.

Kemudian, lanjutnya, AL memulai tindakan rasuah sejak Januari 2019 hingga September 2020 dengan total kerugian negara Rp6.028.249.500.

“Dari hasil pendalaman dan bukti yang kami peroleh, memang pelaku baru melakukan aksinya sejak 2019 lalu,” tambah Kasi Dik Kejati Kaltim, Indra Timothy.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kaltim Nomor Print-02/O.4/FD.1/04/2022, tim Penyidik Kejati Kaltim secara mendadak melakukan penggeledahan di Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kaltim wilayah Berau pada Jumat (20/05/2022) lalu.

Perlu diketahui, adanya terjadi ketidaksesuaian Pendapatan Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) di UPT tersebut dalam kurun waktu 2019-2020. (MH)