Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu berkah yang telah lama diidamkan oleh masyarakat Kaltim.
Hal tersebut terlihat pada antusias masyarakat yang menjadikan lokasi Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tempat wisata dadakan.
Banyak masyarakat datang ke kawasan itu untuk berlibur dan menghabiskan waktu luang di lokasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menilai hal itu tentu menjadi sesuatu yang bagus.
Sebagai bentuk rasa penasaran keingintahuan, sekaligus menjadi harapan masyarakat tentang pembangun IKN di Kaltim.
Rasa penasaran itu merupakan bentuk dukungan dan kepedulian masyarakat Kaltim terhadap rencana pemindahan IKN, sehingga masyarakat tanpa dengan sukarela membawa keluarga berbondong-bondong ingin melihat titik nol IKN.
“Saya lihat ini positif dan bagus,” ucap Samsun saat ditemui beberapa waktu lalu.
Sejak Titik Nol dijadikan tempat bersejarah oleh Presiden Joko Widodo, yakni tempat prosesi menyatukan tanah dan air oleh seluruh Gubernur di Indonesia, kawasan IKN yang berada di wilayah administratif Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara itu mendadak jadi salah satu destinasi wisata masyarakat.
Bukan saja warga lokal dan regional yang datang, tetapi juga mendapat kunjungan dari warga luar Kalimantan.
Bahkan banyak diantaranya para pendatang yang awalnya hanya bertugas sebentar ke Kaltim, berusaha menyempatkan diri mendatangi kawasan Titik Nol yang jaraknya sekitar 70 Kilometer dari Balikpapan.
Meski mengundang minat para pendatang berwisata, namun demikian menurut politisi PDIP Muhammad Samsun, dia berharap kesadaran masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan tertib dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
“Saya pikir tidak masalah. Sebenarnya itu bukan destinasi wisata yang disengaja dibuat sehingga fasilitasnya pasti minim,” tambahnya.
Terpenting, sambung dia, ini adalah bentuk perhatian dan harapan masyarakat Kaltim terhadap kehadiran IKN di titik nol yang sering dikunjungi.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa kawasan titik nol IKN memang memiliki fasilitas yang minim. Meskipun begitu pihak pemerintah tidak dapat memberikan dorongan untuk memaksimalkan potensi tersebut.
Sebab hal itu menurutnya hanya sebagai reaksi spontan masyarakat.
“Kita tidak bisa mendorong. Ya tinggal masyarakat di sana menjaga ketertiban. Kalau tidak bisa menjaga ketertiban dan kebersihan sendiri dapat bekerjasama dengan elemen masyarakat di sana yang bisa mengkoordinir kebersihan dan ketertibannya,” tutupnya. (IMAN/ADV/KOMINFO)
