Merasa selama ini telah dianaktirikan, ribuan guru dan siswa SMA swasta di Kalimantan Timur berunjuk rasa, Kamis (18/03/2017). Mereka menuntut penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk sekolah swasta.
Koordinator aksi, Harimurti mengatakan, selain penganggaran BOS, pihaknya kecewa karena hanya guru PNS yang mendapatkan tunjangan mengajar. Padahal tahun-tahun sebelumnya, dana Bosda dan tunjangan guru swasta selalu dianggarkan. “Para guru dan siswa berharap, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta,” ujarnya, sela aksi di depan Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Harimurti menjelaskan, kalau siswa swasta tidak mendapatkan dana Bosda akan timbul kesenjangan dan diskriminatif “Tuntutannya hanya satu, jangan ada dikhotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi kalau sekolah negeri dikasih, swasta juga harus dikasih,” jelasnya.
Dampak dari ketidakadilan yang paling dirasakan dari kebijakan penghapusan Bosda dan insentif guru adalah guru swasta. Kebanyakan guru swasta dibayar sesuai jam mengajar. Tak sedikit para guru swasta memiliki pendapatan sangat kecil setiap bulannya. “Para guru berharap, tunjangan untuk guru bisa tetap diberikan. Baik untuk guru di sekolah swasta, mapun guru di sekolah negeri,” ucapnya.
Salah seorang guru swasta, Rushan Aminuddin mengatakan, perlakuan terhadap guru negeri dan swasta harus sama karena yang dididik adalah anak-anak Kaltim. “Tunjangan penghasilan tambahan untuk guru non PNS dikembalikan juga. Kita mendidik dan membina anak-anak Kaltim. Kemudian kami sebagai warga negara juga membayar pajak, jadi harus adil,” tuturnya.
Apalagi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mulai 2017, kewenangan pengelolaan SMA sederajat menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Namun Pemprov Kaltim tidak menganggarkan sepeserpun dana Bosda untuk sekolah swasta. Imbasnya, untuk menutupi operasional sekolah swasta kemungkinan besar akan menarik iuran ke siswa yang jumlahnya bisa sangat besar. (*)
