SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan
Berita  

1 Ton Solar Bersubsidi Disalahgunakan, Berawal Laporan Warga Lihat Antrean di SPBU Jl Rapak Indah

1 Ton Solar Bersubsidi Disalahgunakan, Berawal Laporan Warga Lihat Antrean di SPBU Jl Rapak Indah

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda menggelar konferensi pengungkapan kasus illegal oil di Mako Polresta Samarinda, Kamis (07/04/2022).

Dalam kasus ini, sedikitnya ada dua tersangka yang berhasil diamankan dengan barang bukti sebanyak satu ton atau tepatnya 1.045 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

“Ada satu kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi yang berhasil diungkap Unit II Tipideksus Sat Reskrim Polresta Samarinda,” jelas Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ary Fadli, dalam rilis Polresta dikutip HarianKaltim.com, sore ini.

Lanjut Ary, pengungkapan oleh jajaran Satreskrim ini usai menerima laporan masyarakat bahwa di SPBU Jalan Rapak Indah banyak terdapat antrean truk solar dengan tanki modifikasi.

Kemudian anggota Eksus mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan dan undercover sampai dengan mengikuti truk-truk yang dicurigai.

“Pelaku memodifikasi truknya menjadi kapasitas 200 liter,” imbuhnya lagi.

Diketahui, modus yang digunakan pelaku beinisial M (68) dan AH (30) warga Jalan Nusyirwan Ismail Samarinda ini dengan mengambil di SPBU secara berulang (mengeret) menggunakan 3 truk sekaligus yang tankinya dimodif menjadi 200 liter per hari.

Setiap mengeret, pelaku bisa mendapatkan 300 liter, dengan membeli BBM seharga Rp5.150 per liter, kemudian dijual di kisaran Rp8.000 hingga Rp9.000.

Praktik kotor itu berlangsung sejak Juli 2019 hingga 2022 ini.

“Kedua tersangka disangkakan Pasal 40 ayat 9 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun penjara atau denda paling banyak Rp60 miliar,” tutup Kapolres. (*/MH)