HARIANKALTIM.COM – Di panggung yang bermandikan cahaya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan baru saja menorehkan prestasi gemilang.
Tiga piala Anugerah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Kaltim 2025 diboyong pulang, termasuk penghargaan prestisius “Zero Accident”.
Sebuah pencapaian yang patut dirayakan, jika saja tidak ada noda darah dan duka yang masih pekat di Penajam Paser Utara (PPU).
Publik tentu belum lupa, beberapa hari sebelum seremoni itu, tanah di Desa Girimukti, PPU, menjadi saksi bisu tragedi.
Tiga pekerja—Tri Mulyono, Wendi Atnan Biu, dan Hadi Martani—tewas terkubur hidup-hidup saat menggali tanah di proyek RDMP Balikpapan–Lawe-Lawe.
Di sinilah ironi itu menusuk akal sehat kita. Proyek RDMP tersebut, sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN), berada di bawah struktur operasional dan pengawasan penuh PT KPI.
Bagaimana mungkin sebuah entitas yang baru saja kehilangan tiga nyawa pekerja di dalam lingkup proyeknya, bisa dengan bangga menerima plakat “Zero Accident”?
Akan selalu ada upaya defensif untuk melempar tanggung jawab. Argumen bahwa ketiga korban adalah pekerja subkontraktor Silog (PT Semen Indonesia Logistik) pasti akan mengemuka.
Namun, dalam konstruksi proyek raksasa sekelas RDMP, argumen semacam itu adalah pengingkaran tanggung jawab yang paling mendasar.
Dalam sistem K3 yang berlapis, pemilik proyek—dalam hal ini Pertamina/KPI—adalah panglima tertinggi. Merekalah yang merancang ekosistem keselamatan, menetapkan standar, dan memegang kendali penuh atas pengawasan.
Gagalnya K3 di level subkontraktor adalah cerminan langsung dari gagalnya sistem pengawasan yang dibangun oleh Pertamina.
Temuan bahwa PT Silog diduga tidak melapor ke Disnaker dan dokumen K3 tidak lengkap, seharusnya menjadi alarm yang berbunyi nyaring di meja manajemen KPI jauh sebelum longsor itu terjadi.
Lebih jauh lagi, tragedi ini menelanjangi absurditas dari sistem penghargaan itu sendiri.
Fakta bahwa KPI tetap lolos menerima piala “Zero Accident” menunjukkan dua hal, dan keduanya sama-sama buruk:
Pertama, ada kemungkinan proses penilaian penghargaan ini lebih mementingkan kelengkapan dokumen administratif di atas meja daripada audit substantif di lapangan.
Jika laporan di atas kertas terlihat “hijau”, maka penghargaan diberikan tanpa memedulikan realitas kelam yang mungkin terjadi.
Kedua, sistem ini gagal melihat bahwa nyawa pekerja subkontraktor sama berharganya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem kerja pemilik proyek.
Pernyataan KPI bahwa mereka “konsisten menerapkan budaya keselamatan tanpa kompromi” kini terdengar hampa, jika bukan sebuah lelucon yang tragis.
Kompromi itu terbukti ada; kompromi atas standar galian dalam yang diduga tanpa shoring (dinding penahan), kompromi atas pengawasan, dan kompromi atas prosedur izin kerja.
Redaksi Hariankaltim.com memandang, tiga piala K3 yang kini berdiri di kantor KPI bukanlah simbol prestasi.
Dalam konteks tragedi Lawe-Lawe, piala-piala itu adalah monumen ironi—simbol kegagalan sistemik yang mengorbankan nyawa manusia.
Kita tidak hanya menuntut pertanggungjawaban dari PT Silog. Kita menuntut akuntabilitas penuh dari Pertamina/KPI sebagai pemilik proyek.
Investigasi tuntas tidak boleh berhenti pada “siapa yang lalai di lapangan”, tetapi harus membongkar “mengapa sistem pengawasan Pertamina gagal mencegah kelalaian itu”.
Sampai pertanyaan itu terjawab, tiga piala K3 itu akan selamanya kalah makna dibanding tiga nyawa yang hilang tertimbun tanah di Girimukti. (RED)
