KPK Duga Bupati PPU Pasang Tarif untuk Tandatangan Perizinan

KPK Duga Bupati PPU Pasang Tarif untuk Tandatangan Perizinan

KPK tengah menelusuri modus suap yang dilakukan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud. 

Diduga, ia memasang tarif setiap persetujuan perizinan sejumlah hal yang memerlukan tanda tangannya.

Abdul Gafur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) awal tahun 2022. 

Dugaan awal, ia menerima suap terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Namun, penyidik juga menduga ia menerima suap terkait perizinan.

Diduga, Abdul Gafur selaku bupati mematok syarat tertentu untuk mendapatkan izin usaha, termasuk izin pertambangan.

Sejumlah saksi yang diperiksa KPK dalam beberapa hari terakhir pun didalami mengenai hal tersebut. Salah satunya ialah karyawan PT Prima Surya Silica bernama Yora yang diperiksa pada Selasa kemarin.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan permohonan izin usaha pertambangan di Kabupaten PPU yang salah satu izinnya mesti ditandatangani oleh Tersangka AGM,” kata plt juru bicara KPK, Ali Fikri.

Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa Durajat serta Herry Nurdiansyah selaku PNS. 

Untuk Durajat, ia merupakan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara/ Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Penajam Paser Utara/ Dewan Pengawas Perumda Penajam Benua Taka Energi.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Tersangka AGM dan pihak terkait lainnya dari penerbitan berbagai izin usaha di Kabupaten PPU,” kata Ali Fikri mengenai materi pemeriksaan kedua saksi.

Pendalaman soal perizinan itu juga didalami KPK dari pemeriksaan Plt Kasatpol PP Kabupaten PPU, Muchtar. 

Ia diperiksa pada Rabu kemarin.

“Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses untuk mendapatkan perizinan usaha di Kabupaten PPU di mana diduga ada syarat khusus berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan Tersangka AGM untuk mendapatkan izin dimaksud,” ujar Ali Fikri.

Sementara pada hari ini, Kamis (14/04) terdapat sejumlah pengusaha yang dipanggil KPK terkait kasus Abdul Gafur. Mereka ialah:

Kadaruullah, Direktur Utama PT Berkah Sukses Sejati

Meiliawati Kartoyo, Account Director PT Intertel Media Prima

Bermot Silitonga, General Manager PT Petronisia Benimel

Paradizs Perysa Putra, karyawan swasta/freelance di PT. Mitratel

Belum diketahui materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. 

KPK pun belum menjelaskan soal besaran uang yang diduga diminta Abdul Gafur dalam setiap perizinan.

Pada saat menangkap Abdul Gafur, KPK menemukan bukti uang Rp 1 miliar dalam koper. 

Selain itu, KPK juga menemukan uang Rp 447 juta dalam rekening Nur Afifah Balqis yang diduga juga terkait suap.

Balqis ialah Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan berusia 24 tahun yang diduga mengelola uang suap yang diterima Abdul Gafur. 

Ia pun turut dijerat sebagai tersangka.

(Sumber: Kumparan)

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0821-522-89-123 atau email: hariankaltim@ gmail.com