SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Meski Tanah Hak Milik, Rumah Pribadi Tak Boleh Dibangun di Kawasan Ini

Meski Tanah Hak Milik, Rumah Pribadi Tak Boleh Dibangun di Kawasan Ini

Pemkot Samarinda saat ini mulai fokus kepada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pelaksanaan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PGB). Ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, yang juga menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung.

“Saat ini kita telah membuat tim, ketuanya Pak Kabid Cipta Karya,” kata Wali kota saat wawancara usai memimpin Rapat Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung, di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (27/09/2021) siang.

Adapun anggotanya, berasal dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Andi Harun menyebut, ada DLH, DPMPTSP, Bappeda, PUPR, Pemadam Kebakaran, Dishub, hingga Balai Permukiman.

Tujuannya untuk menyelesaikan seluruh konsep dan dokumen yang diperlukan. Mengenai hal ini paling lambat 2 minggu ke depan,” terangnya.

Orang nomor satu di Samarinda ini juga mengatakan, tim tersebut akan dimotori oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lota Samarinda.

Tim ini akan menyiapkan draf Raperda dan harus selesai dalam kurun waktu 2 minggu sebelum pembahasannya diajukan ke DPRD Samarinda.

“Kalau IMB itu hanya sekadar syarat mendirikan bangunan, melampirkan sertifikat tanah dan gambar bangunan, kalau PBG ini menyangkut tentang implementasi dan sinkronisasi dengan fungsi bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW,” jelas Wali Kota.

Oleh sebab itu, AH — sapaan akrab Andi Harun — menjelaskan, kelak pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara wajib didampingi oleh Tenaga Pengelola Teknis Bersertifikat yang mendapatkan penugasan dari OPD terkait.

“Jadi untuk mendirikan bangunan nanti juga kita lihat di RTRW Kota Samarinda, apakah lokasi yang akan dibangun masuk dalam kategori tertentu. Misal masyarakat mau bangun rumah pribadi di kawasan yang peruntukannya untuk industri tentu ini tidak bisa meskipun itu tanahnya milik pribadi atau masyarakat,” pungkasnya sebagaimana rilis Kominfo.