Perwali Probebaya akan Direvisi, Mulai 2023 Pokmas Harus Lolos Fit and Proper Test

Perwali Probebaya akan Direvisi, Mulai 2023 Pokmas Harus Lolos Fit and Proper Test

HARIANKALTIM.COM – Guna menjalankan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Wali Kota akan melakukan evaluasi secara menyeluruh program Probebaya ini.

Pemkot Samarinda telah menggelar pembukaan Expose Final Report dengan tema ÔÇťAnalisis Pemberdayaan RT dan Kinerja Kelurahan dalam Menyambut Pelaksanan Program Alokasi Rp100 juta-Rp300 Juta per RT per Tahun di Kota Samarinda.

Usai kegiatan tersebut, dan saat ditemui awak media, Senin (31/10/2022), Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa Probebaya ini merupakan program unggulannya guna mensejahterakan masyarakat Kota Samarinda serta menjadikan Kota Peradaban.

“Di tahun ini (2022) setiap RT se-Samarinda mendapatkan anggaran Rp100 juta untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Dan ini tahap pertama yang disertai dengan kegiatan Probebaya,” ucapnya.

Namun perlu dicermati dan dipastikan, apakah berjalan sesuai peruntukannya yang sesuai perundang-undangan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Samarinda.

Dikatakan, terdapat beberapa masalah yang harus diperbaiki dan paling fundamental ada revisi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Wali Kota menerangkan pula bahwa dua jenis kegiatan yang bersifat partisipatory (berdasarkan kebutuhan masyarakat) serta bersifat mandatory yakni kegiatan program pengurangan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga penurunan angka stunting di lingkungan RT masing-masing.

“Mandatory ini seperti gotong royong dalam pengendalian banjir, pembersihan drainase, serta pengangkatan sedimen,” tambahnya.

Guna memperlancar kegiatan tersebut, di tahun 2023 akan dilakukan pengangkatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan dilakukan secara terbuka juga akuntabel, serta dalam pengangkatan Pokmas ini harus melalui fit and proper test (Uji Kelayakan).

“Dalam merekrut di tahun kedua nantinya (2023) akan bekerjasama dengan pihak ahli atau akademisi, sedangkan tahun ini masih dalam mekanisme penunjukan,” tuturnya.

“Untuk itu di tahun depan, lebih selektif lagi agar bisa mempertanggungjawabkan segala pekerjaan secara transparan dan akuntabilitas,” pungkasnya. (Adv/IR)