SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan       Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Penjualan Tanah Negara Rp17 M untuk Tambang di Santan Ulu Diperiksa Inspektorat

LSM-SAB surati kembali Kejati Kaltim

Penjualan Tanah Negara Rp17 M untuk Tambang di Santan Ulu Diperiksa Inspektorat
Ilustrasi tambang batubara. Insert: Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Arus Bawah (LSM - SAB) Kalimantan Timur, Sandri M Armand

HARIANKALTIM.COM – Kabar penjualan tanah negara di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu, rupanya kini tengah diperiksa pihak Inspektorat Daerah.

Ini disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Arus Bawah (LSM – SAB) Kalimantan Timur, Sandri M Armand kepada media ini, Rabu (09/11/2022). “Sekarang, masalah tanah itu juga sudah ditangani oleh Inspektorat Kukar, karena permintaan Bupati atas dasar tembusan surat LSM – SAB. Dan saya sudah ditelepon pihak Inspektorat,” ungkap Sandri.

Ia menambahkan, dalam surat tembusan itu bukan hanya menyangkut persoalan transaksi janggal penjualan lahan sebesar Rp17 miliar tersebut, tapi juga ada temuan baru. Sandri mengatakan, temuan pihaknya itu berkaitan pengelolaan Dana Desa (DD). “Sekalian saya masukan tentang DD di surat tersebut,” imbuhnya.

LSM – SAB juga menyurati kembali Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim untuk menindaklanjuti aduannya pada Juli 2022 lalu. “Waktu surat pertama kami sudah ditangani Kejari Kukar, namun surat tindaklanjutnya baru saya kirim ke Kejati tanggal 28 Oktober tadi,” tuturnya.

Sebelumnya, LSM – SAB melaporkan ke Kejati terhadap terjadinya pembebasan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan tanah negara di wilayah Kecamatan Marangkayu. Transaksi jual beli tanah yang berlokasi di dalam wilayah Desa Santan Ulu seluas 60 hektar itu telah dilakukan di Kota Samarinda, beberapa bulan lalu.

Dalam tembusan surat resmi LSM SAB bernomor 14/LSM-SAB/KT/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022 disebutkan bahwa pembayarannya dilakukan secara tunai sebesar Rp17 miliar di sebuah hotel. “Kami mengharapkan Kejati mengusut proses pembebasan lahan berstatus tanah negara yang dijual kepada PT KUP sebuah perusahaan tambang di Desa Santan Ulu,” ujar Sandri.

Sesuai dengan informasi yang didapatkan pihaknya, ada dugaan pelanggaran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara (Perbup) Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kukar.

Dalam produk hukum itu disebutkan bahwa penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah wewenang camat berdasarkan surat pengantar dari kades. “Nah, aturannya, setelah itu Camat setempat membentuk tim. Namun dalam hal ini Camat tidak pernah dilibatkan dalam hal untuk pembebasan Kawasan APL atau Area Penggunaan Lain,” jelasnya.

Masih menurut Sandri, PT KUP belum menyetorkan kewajiban pajak dari transaksi tersebut ke kecamatan maupun ke desa sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kami meminta agar Kejati Kaltim mengusut permasalahan ini,” harapnya.

Terpisah, Camat Marangkayu, Rekson Simanjuntak sudah mengetahui kasus ini, dan menuding Kades Santan Ulu, Heri Budianto telah melanggar aturan terkait pembebasan lahan senilai Rp17 miliar tersebut.

“Pembebasan 60 hektare itu tidak ada lewat kami. Padahal Kades pasti tahulah sudah ada aturan Perbup Nomor 36 Tahun 2013 itu. Apalagi sebelumnya beberapa kali kita proses SKPT yang lokasi lahannya di Desa Santan Ulu,” ujar Rekson sambil memperlihatkan sejumlah dokumen tahun 2021 lalu perihal Surat Pengantar Daftar Ulang Penerbitan SKPT.

Surat tersebut diteken Kades Santan Ulu, dan ditujukan kepada Camat Marangkayu. “Ini buktinya,” kata Rekson, saat ditemui awak media  termasuk HarianKaltim.com, beberapa waktu lalu, di kantornya.

Ia mengaku sudah meminta pihak PT KUP menyerahkan data-data dari proses pembebasan lahan tersebut.  “Saya sudah hubungi pihak perusahaan tersebut, saya minta data-datanya, tapi dibilang masih di Desa (Santan Ulu),” ujar mantan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kukar ini.

Sementara, Heri Budianto ketika dikonfirmasi mengakui pembayaran lahan tersebut telah dilakukan beberapa bulan lalu di Samarinda. “Tapi semua sudah sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya via ponsel, kala itu.

Sejumlah penjelasan dan tanggapan dari Kades juga telah disampaikan saat media ini menemuinya di Desa Santan Ulu, hanya saja di awal perbincangan, Heri meminta “off the record”.

Seorang narasumber lain di Desa Santan Ulu berusaha meyakinkan media ini bahwa proses pembebasan lahan tersebut sama sekali tidak bermasalah. “Setahu saya sudah sesuai prosedur, karena yang diterbitkan Pak Kades itu bukan SKPT, tapi SKT,” ujar sumber menyebut Surat Keterangan Tanah.

SKT tersebut, sambung si sumber yang dekat dengan kalangan wartawan ini, memang menjadi kewenangan kades untuk penerbitannya.

Selain itu, masih menurut si sumber, pembuatan SKPT itu ada dua cara, yakni melalui camat atau notaris, tergantung dari pembeli. “Lagian pembuatan SKPT itu’kan tergantung dari perusahaan, apakah melalui camat atau notaris,” terangnya. (TIM)