Tenaga Ahli Konstruksi Jalan Masih Terbatas, PU Kaltim Gelar Pelatihan dan Sertifikasi

Tenaga Ahli Konstruksi Jalan Masih Terbatas, PU Kaltim Gelar Pelatihan dan Sertifikasi

Jumlah tenaga ahli konstruksi dalam negeri hingga saat ini masih sangat terbatas.

Bahkan Indonesia masih kekurangan banyak tenaga ahli profesional terutama skill khusus atau spesialis untuk mengerjakan pembangunan di berbagai sektor infrastruktur yang saat ini sedang gencar dilaksanakan.

Baik yang dibiayai anggaran pemerintah (APBD dan APBN) maupun proyek-proyek swasta nasional.

Terlebih dengan adanya kegiatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka untuk fokus mempercepat pembangunan Infrastruktur dengan meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR dan Pera Provinsi Kalimantan Timur, Ir H Irhamsyah MT saat menjadi narasumber Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Muda Teknik Jalan, di Hotel Midltown, Samarinda, Rabu (29/06/2022).

Dalam acara yang digelar selama 3 hari (28 Juni – 30 Juni) tersebut, I’ing – sapaan akrabnya membawakan materi berjudul “Tugas dan Kewenangan Bidang Bina Marga dalam Menyiapkan Tenaga Ahli Muda Teknik Jalan di Kalimantan Timur”.

Di bagian lain dipaparkan, peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur.

“Melalui SDM yang unggul , tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan,“ tegas I’ing.

Selanjutnya, narasumber kedua yakni Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR dan Pera Kaltim, Sri Rezeki ST MSi membawakan paparan berjudul “Peluang dan Tantangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Konstruksi di Kalimantan Timur”.

Dikatakan, menurut Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Seperti pemerintah pusat, penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan, Pemerintah Provinsi menyelengarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi, dan pemerintah pabupaten atau kota penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi,” terangnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan melibatkan masyarakat jasa konstruksi. (MH/ADV/KOMINFO)

 

Permintaan ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab, silakan WA 0821-522-89-123 atau email: hariankaltim@ gmail.com