SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan       Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Bersiap Hadapi Pemilu 2024, KPU Kaltim Waspadai Data Fiktif Parpol

Bersiap Hadapi Pemilu 2024, KPU Kaltim Waspadai Data Fiktif Parpol
Komisioner KPU Kaltim, Mukhasan Ajib. (foto: Kasyful Ananda)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) sudah mulai bergerak untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah disepakati akan launching pada 14 Februari 2024 mendatang.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Kaltim, Mukhasan Ajib menjelaskan, beberapa tahapan dari Pemilu 2024 antara lain verifikasi partai politik (parpol) yang ingin ikut serta.

“Karena nanti akan ada partai baru yang harus kita verifikasi. Apakah dia lolos sebagai peserta pemilu atau tidak ya. Mereka, partai partai baru yang tidak memiliki kursi di DPR RI itu harus mendaftar di KPU RI, bukan di provinsi,” ujarnya kepada HarianKaltim.com, Selasa (07/06/2022).

Verifikasi tersebut dilakukan untuk menghindari data fiktif.

Jika semua syarat telah terpenuhi, KPU Kaltim akan mengirimkan datanya ke KPU RI.

Di sana KPU RI akan memutuskan apakah partai tersebut lolos atau tidak.

“Kita akan mengecek nanti apa betul kantor sekretariatnya ada, di jalan apa, kita akan cek. Jangan sampai nanti ada data fiktif. Jadi kita verifikasi secara faktual nanti,” jelasnya.

ANGGARAN

Terkait anggaran, dikatakan Mukhasan, KPU Kaltim hanya mengikuti apa yang menjadi kebutuhan. Dananya pun masih belum cair, karena belum ada hitungan lebih lanjut.

“Nanti kalau Menteri Keuangan menyetujui, Presiden oke, DPR RI sudah oke, maka langsung disiapkan. Dan anggaran yang diberitakan itu, Rp76.6 triliun itu bukan satu tahun anggaran. tapi sudah mencakup tahapan awal di 2022 hingga selesai di 2024. Itu sudah termasuk pengadaan logistik, distribusinya, pembayaran e-talk, dan lain lain,” terangnya.

Di bagian lain ia menyampaikan, tidak seperti pemilu sebelumnya, pengawasan nantinya tidak hanya dilakukan di tingkat kelurahan saja.

Karena sekarang tiap TPS akan memiliki pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu, sehingga sangat mustahil untuk memainkan suara.

“Karena nanti dari tingkat bawah, itu masing masing saksi dan pengawas sudah memotret hasil penghitungan suara. Semua dipersilakan untuk mendokumentasikan sebelum dilipat dan dimasukan dalam kotak suara,” pungkasnya. (Kaf)