SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Direktur CV JAR Dituntut 8 Tahun Penjara

Direktur CV JAR Dituntut 8 Tahun Penjara

Hartono bin Ahsan, terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyimpangan pembayaran royalti batubara, dituntut pidana penjara 8 tahun.

Demikian pers rilis Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltim, Toni Yuswanto SH MH, diterima HarianKaltim.com, Selasa (25/01/2022).

Disampaikan, tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda, Senin 24 Januari 2022.

Direktur CV Jasa Andhika Raya (JAR) itu juga dituntut membayar denda Rp400 juta.

Jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

JPU juga menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.503.087.964,29, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti,” terang Toni.

Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun.

“Serta menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. Dan membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,” imbuhnya 

Direktur CV JAR Dituntut 8 Tahun Penjara

Di bagian lain diuraikan, CV JAR dalam penjualan batubara telah memanipulasi pembayaran Royalti sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2019 yang tidak sesuai tarif.

Seharusnya membayar tarif sesuai kalori yang tercantum dalam Report of Analysis (ROA) dengan gross calori value 6.668 kcal/kg dengan tarif 7 persen, namun yang dibayarkan hanya dengan tarif 3 persen.

Selain itu, sambung Toni, terdapat juga penjualan batubara dengan tidak membayar royalti, sehingga terdapat selisih pembayaran royalti yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.503.087.964,29.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim.

Persidangan ditunda pada Senin 31 Januari 2022 dengan agenda pledoi/pembelaaan terdakwa atau penasehatnya. (AI)