HARIANKALTIM.COM – Jalan nasional yang menghubungkan Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan setelah amblasnya badan jalan di kawasan Kenalung, Kampung Mamahak Besar, pada 13 April 2025 akibat longsor.
Kejadian ini memicu berbagai pertanyaan terkait kualitas material yang digunakan dalam pembangunan jalan tersebut, yang sebelumnya dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Masyarakat dan sejumlah pihak mempertanyakan apakah jalan yang dibangun pada 2023 dan rampung pada 2024 ini menggunakan bahan material yang sesuai standar.
Terlebih dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, tidak ada terlihat material besi pada jalan yang longsor tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, Imtihan S. Baqy, terkesan merahasiakan indentitas kontraktornya. “Kami tanyakan dulu,” jawab Baqy, singkat, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa siang (15/04/2025).
Pegawai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur ini bahkan tak merespons saat ditanya mengenai material konstruksi jalan tersebut
Keengganan pihak PPK ataupun BBPJN Kaltim mengungkap terkait identitas perusahaan yang mengerjakan jalan poros tersebut, semakin memunculkan dugaan bahwa ada yang disembunyikan terkait kualitas atau aspek lainnya dalam pelaksanaan pembangunan.
ADA YANG DISEMBUNYIKAN?
Ketua Badan Pekerja Nasional Indonesia Corruption Investigation (BPN.W-ICI) Wilayah Kalimantan Timur, Sandri Armand, memberikan komentar tegas.
Keengganan pihak PPK dan BBPJN, menurut Armand, menunjukkan adanya sesuatu yang disembunyikan.
“Jika mereka benar-benar transparan, tidak ada alasan untuk menahan informasi tentang kontraktor atau material yang digunakan. Kenapa harus merahasiakan informasi yang seharusnya terbuka? Ini justru mencurigakan,” ujarnya.
Armand menegaskan bahwa amblasnya jalan ini bukan sekadar bencana alam, tetapi indikasi masalah struktural dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
“Masyarakat berhak tahu siapa kontraktornya, material apa yang digunakan, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jangan-jangan ada permainan antara PPK dan kontraktor yang selama ini ditutup-tutupi,” pungkasnya. (RED)
