SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Kejati Periksa 12 Saksi Terkait Kasus Bapenda Kaltim di Berau 

Kejati Periksa 12 Saksi Terkait Kasus Bapenda Kaltim di Berau 
Tim Penyidik Kejati Kaltim menggeledah kantor UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Kabupaten Berau, Jumat (20/05/2022) lalu. (foto: istimewa)

Hariankaltim.com – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, beberapa hari lalu, menggeledah kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah (UPTD PPRD Bapenda) Kaltim Wilayah Kabupaten Berau.

Berdasarkan informasi yang diperoleh HarianKaltim.com, Selasa (24/05/2022), dari siaran pers Kejati Kaltim Nomor : 29/O.4.3/Penkum/05/2022, penggeledahan itu berkaitan Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pendapatan Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).

Kepala Kejati telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sekitar sebulan lalu, dengan Nomor : Print-02/O.4/Fd.1/04/2022 pada tanggal 07 April 2022.

“Tim Penyidik telah melakukan upaya paksa berupa penggeledahan pada Jum’at 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, di Kantor UPTD PPRD Bapenda Wilayah Kabupaten Berau,” jelas Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kaltim, Toni Yuswanto SH MH.

Dari hasil penggeledahan, telah diamankan (disita) berupa dokumen-dokumen sebagai bukti terkait penyimpangan tersebut.

Selain itu, Tim Penyidik Kejati Kaltim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) orang saksi dan dalam upaya menemukan bukti-bukti penyimpangan.

Adapun kasusnya, sambung dia, kurun tahun 2019-2020 pada UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Kabupaten Berau melakukan penerimaan pendapatan daerah dari PKB/BBNKB, yang dilakukan oleh Administrator Pelayanan atau Pengelola Layanan Operasional (PLO) dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu (Samsat).

“Dalam melakukan PLO pada Samsat Kabupaten Berau diduga telah melakukan penyimpangan dalam penetapan PKB dan BBNKB,” ujarnya.

Modusnya, dengan mengubah kode fungsi kendaraan yang seharusnya kode fungsi kendaraan pribadi (1) menjadi kode fungsi kendaraan umum (3), sehingga tarif PKB/BBNKB, yang seharusnya disetor ke Kas Daerah menjadi lebih kecil dan selisihnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Secara spesifik, Toni menerangkan, setelah menginput kode fungsi kendaraan pribadi (1), kemudian mencetak struk SKPD lembar ke-1, ke-4 dan ke-5, selanjutnya menagihkan ke wajib pajak atau dealer.

Setelah dilakukan pembayaran, SKPD tersebut dibatalkan dengan menggunakan Password Admin PDE.

“Dan mengubah kode fungsi kendaraan menjadi fungsi umum (3) yang tarif PKB/BBNKB nya lebih rendah dan mencetak lembar SKPD lembar ke-2 dan ke-3 yang belum tercetak pada saat penetapan pertama,” imbuhnya.

Uang yang disetor ke kas daerah penerimaan PKB/BBNKB, nilainya lebih rendah sesuai lembar SKPD ke-2 dan ke-3, sehingga terdapat selisih PKB/BBNKB yang seharusnya disetor ke kas daerah.

Disampaikan, selama kurun waktu 2019 – 2020 atas penyimpangan PKB/BBNKB tersebut, terdapat selisih penerimaan pendapatan PKB/BBNKB yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemprov Kaltim sebesar Rp6.028.249.500.

“Tim Penyidik Kejati Kaltim akan terus mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung dugaan tindak pidana korupsi yang ada, guna menentukan siapa tersangkanya,” pungkasnya. (*/MH)