Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Selasa (19/10/2021).
Para intelektual muda lintas perguruan tinggi itu mendesak Kejati untuk mengusut tuntas dugaan pengaturan sebuah proyek pelabuhan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Dalam keterangannya kepada HarianKaltim.com, Ketua FAM Kaltim, Nazar mengatakan, proyek tersebut berupa pembangunan Pelabuhan Tanjung Keramat, Desa Benua Baru, dengan anggaran sebesar Rp27 miliar.
Sumber dananya berasal dari APBN tahun 2021 yang dikelola Kementerian Perhubungan.
“Tapi sayangnya ada dugaan praktik korupsi yang dilakukan dalam pengaturan pemenang tender pembangunan pelabuhan tersebut sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Nazar.
Lebih jauh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda ini membeberkan bahwa, berdasarkan informasi dan data yang dihimpun pihaknya, dugaan pengaturan terindikasi dari bocornya data perusahaan peserta lelang proyek.
“Ini pertanda ada perusahaan yang dianak-emaskan,” ujarnya.
Dikatakan Nazar, dugaan pembocoran dokumen tersebut ditengarai dilakukan oleh oknum Kementerian Perhubungan yaitu DC yang memiliki posisi strategis di Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kemenhub, dan oknum dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XVII yaitu AMA.
“Adanya dugaan KKN ini sungguh sangat mengecewakan karena sebelum pengumuman lelang, kabarnya sudah diketahui siapa pemenangnya yaitu PT. HM. Ini berpotensi menyebabkan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dan mutu pekerjaan bakal jauh dari harapan,” ulasnya.
Makanya, sambung Nazar, FAM Kaltim melaporkan dugaan praktik KKN ini dan meminta Kejati mengusut tuntas dugaan kuat adanya pengaturan dalam proyek tersebut.
