SOROTAN
FAM Resmi Laporkan Kasus Miliaran Baznas Kaltim ke Kejaksaan        Salah Satu SPBU Baru di Samarinda Diduga Langgar Aturan      Kontraktor Curhat Setoran Naik Jadi 15 Persen      Warga Tetangga PDAM Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan CSR      Ada Tulisan Parkir Gratis, Tapi Jukir di Minimarket Masih Dibiarkan

Tangani Dugaan Korupsi Dana Desa, Pilkada, hingga Proyek Jembatan

Tangani Dugaan Korupsi Dana Desa, Pilkada, hingga Proyek Jembatan

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara (PPU) saat ini tengah menangani sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi 

Salah satunya mendalami penggunaan Dana Desa 2019 di Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu yang diduga terjadi penyelewengan dalam penggunaannya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Mosezs Manulang di Penajam, Jumat (24/12/2021), mengatakan, instansinya masih mendalami dugaan korupsi Dana Desa 2019 di Sebakung Jaya.

Kejaksaan Negeri PPU, belum menetapkan tersangka dugaan penyelewengan dana desa tersebut, namun penyelidikan sudah mengarah kepada penetapan tersangka.

“Kami telah meminta keterangan atau memeriksa belasan saksi. Dugaan kasus itu laporan ada dan barang ada tapi tidak beli, ini masih kami dalami,” ujarnya.

Kejaksaan Negeri PPU juga terus melakukan penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana pilkada (pemilihan kepala daerah) 2018 oleh KPU setempat.

Penetapan tersangka terhadap pegawai KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, berstatus ASN (aparatur sipil negara) berinisial S terkait dugaan penyelewengan dana pilkada tersebut sejak 9 September 2020.

“Dugaan penyelewengan dana pilkada masih dalam tahap penyidikan, satu orang yang ditetapkan tersangka dan belum ada tersangka baru,” ucap Mosezs Manulang.

Kejaksaan Negeri PPU telah menyelesaikan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jembatan di kawasan ekowisata hutan bakau (mangrove) di daerah itu.

Terdakwa dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jembatan di kawasan ekowisata hutan bakau tersebut jelas Mosezs Manulang, divonis 1,6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

“Terdakwa banding dan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan, tapi terdakwa masih lakukan upaya hukum ajukan kasasi dan kami juga lakukan kasasi,” tambahnya dikutip dari Antara.

Kerugian negara berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sekitar Rp130 juta, tersangka S ditahan sejak Februari 2021 dan sudah mengembalikan kerugian negara 100 persen.